Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut akan memisahkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo saat Debat Kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019). Meskipun dalam suatu pemerintahan terdapat peraturan tentang pelestarian lingkungan, tapi masih banyak manusia yang belum sadar bahwa pelestarian lingkungan merupakan kewajiban kita dan ada pihak yang mengambil keuntungan didalamnya.
Menurut Prabowo, sebagai kementerian yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk kelangsungan hidup, harus ada pihak yang mengurus tentang kehutanan harus diawasi oleh pihak lingkungan hidup.
Untuk itu sebaiknya keduanya harus dipisahkan agar pihak lingkungan hidup dapat membantu dan benar-benar mengawasi pihak kehutanan.
“Kok jadi satu jadi segera akan kita pisahkan,” kata Prabowo.
Tidak hanya itu, Karena berhubungan dengan kelangsungan hidup, maka pihaknya juga akan memperketat izin dan penerapan amdal.
“Izin-izin diperketat, amdal harus dilaksanakan,” ungkapnya.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung ada banyak amdal abal-abal yang diterapkan.
“Amdalnya etok2,” kata Prabowo.
Sekedar untuk pembaca ketahui, saat ini Indonesia memiliki Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin oleh Siti Nurbaya Bakar.
Jakarta – Mengenai pernyataan yang dikatakan oleh Calon presiden yang mengatakan bhwa impor beras sejak tahun 2014 terus mengalami penurunan dibantah oleh Guru besar Ekonomi Pertanian Universitas Lampung yakni Bustanul Arifin. Diambil dari data Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan bulan Februari 2019, Bustanul menyampaikan bahwa impor beras sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Faktanya terus meningkat sebesar 160 persen atau setara lebih dari 2,5 kali lipat.
Dikutip pada Senin lalu (18/02/19) lalu “Begitu disampaikan soal beras itu, itu ga benar, dari data bulanan yang saya kumpulkan ga benar, Jokowi bilang menurun, entah siapa yang bilangin itu,” kata Bustanul dalam diskusi di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta Pusat.
Pada kuartal IV 2014, Indonesia telah mengimpor sebanyak 503 ribu ton atau dengan nilai sebesar US$ 239 juta. Yang mana diketahui bahwa presiden saat ini mulai menjabt menjadi presiden sejak awal kuartal IV yakni pada 20 Oktober 2014. Di tahun 2015, impor beras meningkat sebanyak 17 persen menjadi 861 ribu ton atau sebanding dengan nilai US$ 351 juta.
Dan oada tahun 2016, impor beras kembali meningkat menjadi 49 % yakni menjadi 1,2 juta ton yakni dengan nilai sebanyak US$ 531 juta. Di tahun 2017 impor beras memang pernah mengalami penurunan sebanyak 75 % yakni hanya menjadi 11 ribu ton dengan nilai US$ 143 juta. Akan tetapi di tahun 2018 impor beras kembali melonjak tinggi lagi yakni hampir 624 persen menjadi 2,2 juta ton atau setara dengan nilai US$ 1 miliar.
Tak hanya itu saja, keputusan impor beras di pemerintahan saat ini juga dibarengi oleh ketiakfahaman diantara anak buahnya. Seperti contohnya pada 11 Januari 2018, mengalami kenaikan harga beras medium di beberapa titik di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Dan pada saat itulah Enggar menuturkan bahwa pemerintah mengimpor sebanyak 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand sambil menanti panen raya yakni pada bulan Februari-Maret 2018. “Saya tidak mau mengambil resiko kekurangan pasokan,” ujar Enggar.
Akan tetapi sehari selanjutnya, Kementerian Pertanian malah mempertanyakan mengenai alasan dari Kementrian Perdagangan yang telah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton. Dan dari Sumarjo Gatot Irianto selaku Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementrian Beras, menyampaikan bahw sampai dengan sekarang produksi beras masih mencukupi kebutuhan nasional.
Petahana Bohong Lagi!!! Sebut Tak Impor Beras, Nyatanya 2,5 Kali Lipat Impornya
“Kami tidak bisa memahami mengapa Menteri Perdagangan sebelumnya membuat pernyataan tidak mengimpor, tapi sekarang balik arah,” tutur Sumarjo.
Ketidaksepahaman diantara anak buah presiden saat ini juga pernah terjadi pada bulan September 2018. Yakni dari Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang kesal dengan adanya pernyataan yang dikatakan oleh Enggar pada saat Enggar mengatakan untuk mengimpor beras. Enggar yang waktu itu mengatakan soal urusan sewa gudang beras untuk menampung beras impor bukanlah menjadi kewenangannya.
Mengetahui hal tersebut, Budi Waseso menyampaikan bahwa dalam perihal seperti ini sudah seharusnya menjadi tugas bersama dengan instansi pemerintah.
“Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu! Itu kita kan sama-sama negara,” pungkasnya di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 September 2018 lalu.
Jakarta – Sebelumnya dalam debat kedua pada Minggu (17/02/19) Calon presiden nomor urut 01 sempat menyinggung Prabowo Subianto mengebai kepemilikan lahan di Kaltim yang seluas 220 ribu hektare dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Dan saat menjawab pertanyaan yang diberikan tersebut, Prabowo memberikan jawabannya ataas pertanyaan tersebut.
Prabowo menyampaikan bahwa tanah yang dimilikinya tersebut hanya bertatus HGU (Hak Guna Usaha). Dan kemudian Prabowo melanjutkan bahwa tanah tersebut sewaktu-waktu diambil negara. Prabowo meniali bahwa jikalau tanah teresebut sampai jatuh ke tanah asing lebih baik untuk dikelola oleh dirinya.
“Tapi adalah HGU. Adalah milik negara. Jadi setiap saat negara bisa ambil kembali. Kalau untuk negara, saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriot,” kata Prabowo.
Tak hanya Prabowo yang memberikan jawabannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan mengenai hal tersebut. Bahwa Prabowo mempunyai lahan tersebut akan tetapi sudah sesuai dengan UU yang berlaku.
Dikutip pada Selasa (19/02/19) “Bahwa Pak Prabowo memang menguasai, tapi sesuai UU. Sesuai aturan, mana yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu,” ujarJK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Pada waktu itu di tahun 2004, JK sedang menjabat menjadi Wakil Presiden bersama denga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo memutuskan untuk membeli Kiani Kertas untuk menjadi kredit macet di Bank Mandiri.
Soal Kepemilikan Lahan Jusuf Kalla Bela Prabowo
“Itu di tangan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), kemudian di tangan Bank Mandiri. Karena itu buat kredit macet, kredit macet dalam Bank Mandiri tanpa anu… sama saya, Prabowo bahwa dia mau beli,” kata JK,
Jusuf Kalla menerangkan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Prabowo dengan cash. Memang sebelumnya sudah diingatkan Prabowo tidak boleh membelinya jika dibayar secara kredit. Jusuf Kalla dan juga pemerintah waktu itu memang memperbolehkan Prabowo membeli tanah tersebut dengan alasan agar tidak jatuh ke tangan asing.
“Saya tanya, ‘You beli tapi cash. Tidak boleh utang.’ ‘Siap,’ dia akan beli cash. Dia belilah itu, itu haknya itu kredit macet itu. Diambil alih kembali oleh Bank Mandiri, kemudian saya minta Agus Martowardojo untuk diberikan kepada pribumi supaya jangan jatuh ke Singapura. Ada orang Singapura mau beli waktu itu, pengusaha Singapura, orang Malaysia,” pungkas Jusuf Kalla.
Prabowo Melihat Gejala Pemerintahan Para Pencuri ‘Kleptoktasi’
Pada acara Silaturrahmi Alim Ulama / Kyai Ja’miyah Ahlith Thoriqoh Syatoriyah An-Nahdliyah Indonesia di Surabaya, Selasa (19/1/2019). Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memberikan kritik terhadap pemerintahan saat ini. Menurutnya, sistem pemerintahan Indonesia saat ini ada gejala menuju ke arah kleptokrasi, pemerintahan para pencuri.
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan pihaknya tidak rela dengan akal-akalan pihak tertentu yang memanfaatkan rakyat.
“Kalau mendapatkan kekayaan dengan menipu rakyat atau dengan segala cara, saya tidak rela,” ujar Prabowo di hadapan peserta pertemuan.
“Itu namanya pat gulipat, kong kalikong, akal-akalan. Orang pinter namun minteri. Itu berbahaya untuk bangsa kita,” tambahnya.
Prabowo Melihat Gejala Pemerintahan Para Pencuri ‘Kleptoktasi’
Tidak hanya itu Prabowo juga menjelaskan beberapa sistem pemerintahan di dunia.
“Negara kita berdasarkan demokrasi. Pancasila. Kedaulatan. Serta, Bersama rakyat,” ujarnya.
Menurut Mantan Danjen Kopassus itu, setiap negara-negara di dunia ini, berbeda-beda bentuk dan cara daalm pemerintahannya karena ada juga yang berbentuk kerajaan.
“Kerajaan yang memimpin raja, raja sakit, meninggal, digantikan anaknya. Kalau bapak hebat, anaknya hebat, nggak apa-apa. Kalau bapaknya hebat, anaknya malas, bodoh, ini repot. Negara-negara yang maju, mulai meninggalkan sistem ini. Kalau pun ada raja, paling tinggal hanya menjadi lambang,” ujarnya.
Prabowo pun melanjutkan, selain sistem kerajaan, ada juga sistem yang lainnya.
“Nanti ada bentuk lain, aristokrasi. Aristo artinya ningrat. Yang berkuasa hanya ningrat. Dahulu, yang berkuasa ningrat, yang ada anaknya malas, nggak mau belajar,” ujar Prabowo.
“Yang paling baik adalah demokrasi. Demos artinya rakyat, krasi artinya kekuatan, demokrasi artinya rakyat yang berkuasa. Ini yang telah dianut,” sambungnya.
Prabowo melanjutkan ada sistem pemerintahan kleptokrasi.
“Klepto adalah maling. Sehingga, maling yang berkuasa. Ini yang paling parah. Indonesia jangan sampai Kleptokrasi. Meskipun gejalanya sudah ada,” ujarnya.
Tidak hanya menyebutkan system, Prabowo juga menyampaikan beberapa gejalanya. Di antaranya, kekayaan Indonesia yang disebutnya mengalir keluar.
“Mari kita berjuang agar negara kita jangan sampai Kleptokrasi. Data dan fakta menunjukkan Kekayaan kita mengalir ke luar negeri. Menteri Keuangan saja mengakui bahwa ada Rp11.400 triliun uang Indonesia di luar negeri,” ujar Ketum Partai Gerindra itu.
“Padahal, uang di dalam negeri Rp5.465 triliun. Sekitar itulah. Jadi, di luar ada dua kali di dalam negeri. Artinya, mengalir keluar,” ujarnya.
“Kalau seperti ini, tidak mungkin Indonesia makmur. Bukan Prabowo pesimisme, Prabowo ingin mengubah hal ini. Saya bersama kawan dan putra-putri terbaik Indonesia bisa mengubah bangsa ini menjadi lebih baik,” ujarnya.
Prabowo lantas menyebut beberapa hari yang akan datang ada kesempatan untuk mengubah nasib bangsa. “Kita merebut kembali kedaulatan bangsa kita. Karena itu, yang dirancang dan dicita-citakan bangsa kita,” ujarnya.
“Kami punya strategi, pemahaman, kami akan membuat Indonesia swasembada pangan, bahan bakar, swasembada air. Kita tak ingin impor. Listrik akan kita turunkan harganya,” tegasnya dengan meriah tepuk tangan.
Prabowo kembali menambahkan bahwa petani akan dibela supaya mereka mendapatkan penghasilan lebih baik.
“Supaya mereka bisa senyum setiap panen. Kita akan berdayakan nelayan. Kita harus bisa makan daging, ayam, telor dan harga terjangkau,” katanya.
“Saya sudah pelajari beberapa negara. Saya sudah pelajari turunnya bagaimana. Kita akan turunkan harga-harga pokok. Kita akan tingkatkan penghasilan produk petani. Pertanyaannya, apa bisa? Saya katakan, bisa!,” pungkasnya disambung dengan tepuk tangan yang lebih meriah.
Jakarta – Tim Kampanye Nasional (TKN) dari calon presiden nomor urut 01 menuturkan bahwa calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto tidak berhak untuk berbicara mengenai kesenjangan sebab TKN menilai bahwa Prabowo merupakan 1% orang yang menguasasi kekayaan negara.
Berhubungan dengan hal tersebut, Gerindra pun membantah argumen yang disampaikan oleh TKN tersebut.
Dikutip pada Selasa (19/02/19) “Prabowo itu bukan yang termasuk 1 persen, karena dia bukan memiliki kekayaan yang menguasai negara. Dia tidak memiliki tanah yang menguasai negara. Tanah yang dimiliki justru diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat,” ujar Ahmad Riza Patria selaku Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria saat dimintai kerterangannya oleh wartawan.
Riza menilai bahwa penjelasan oleh Sang Ketua Umum yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di Aceh dan juga Kalimantan Timur sudah sangat jelas. Prabowo mengatakan bahwa lahan tersebut hanya berstatus Hak Guna Usaha (HGU). Riza percaya bawa Prabowo juga akan rela jika dirinya disuruh untuk mengembalikan lahan tersebut jika negara ingin mengambilnya kapanpun itu.
“Pak Prabowo, sebagaimana dijelaskan pada debat kemarin, kan yang namanya HGU, hak guna usaha, itu dikeluarkan oleh negara setelah memenuhi syarat dan ketentuan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang dan dapat diambil kembali oleh negara, itu ada masa waktunya. Dan bahkan beliau tidak usah menunggu waktunya, kalau negara merasa perlu, beliau dengan ikhlas dan sukarela menyerahkan kepada negara untuk kepentingan rakyat,” kata Riza.
Gerindra Bantah Prabowo Termasuk 1% Pemilik Kekayaan Negara
Riza menyampaikan bahwa Prabowo sangat menghargai sekali mengenai nilai – nilai yang ada di dalam UUD 1945. Riza mengambil pada pasal 33 UUD 1945 yang mengatur tentang pengertian perekonomian, pemanfaatan SDA, serta prinsip perekonomian nasional.
“Karena Pak Prabowo itu kan menjunjung (undang-undang), dan strateginya adalah Pasal 33, bahwa bumi, air, dan di dalamnya termasuk hutan dan sebagainya harus dikuasai oleh negara. Jadi HGU itu memang harus dikuasai oleh negara, memang negara ini memberikan HGU kepada orang Indonesia, perusahaan-perusahaan untuk dikelola, dan bertanggung jawab,” terangnya.
“Justru yang dipermasalahkan Prabowo itu adalah kekayaan-kekayaan negara itu yang dinikmati oleh pengusaha-pengusaha nanti hasilnya dibawa ke luar negeri, itu yang disampaikan oleh beliau. Harusnya mereka bisa mengembalikan itu ke dalam negeri,” pungkasnya.
Jakarta – Terkait dengan dugaan penyerangan secara pribadi dalam acara debat yang kedua pada Minggu (17/02/19) lalu, calon presiden nomor urut 01 dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Yang melaporkan adalah ialah dari Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menilai bahwa petahana sudah menyerang pribadi Prabowo dengan cara menghina terkait lahan kepemilikan yang dikatakan saat debat. Tuduhan tersebut berkaitan dengan pernyataan petahana yang mengatakan bahwa Prabowo mempunyai lahan yang berada di wilayah Kalimantan Timur dan juga Aceh Tengah.
Dikutip pada Senin (18/02/19) “Dugaan fitnah atau kebohongan capres 01 ini lebih kepada menyampaikan bahwa Pak Prabowo Subianto mempunyai atau punya lahan atau kepemilikan tanah seluas 2.200 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar lagi di Aceh Tengah. Itu adalah sebuah statement yang menyerang personal secara pribadi,” ujar Djamaluddin Koedoeboen selaku anggota TAIB, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.
TAIB Laporkan Jokowi Ke Bawaslu Terkait Serang Personal Prabowo
Pelapor menilai bahwa pada saat debat, Prabowo tidak mengakui bahwa lahan yang dikatakan oleh capres 01 tersebut merupakan hak pribadi miliknya, Prabowo mengatakan bahwa lahan hanya menjadi HGU (Hak Guna Usaha). Pelapor juga mengatakan bahwa HGU bukanlah diatas nama pribadi Prabowo, akan tetapi diatas nama perusahaan. Oleh sebab itu, pelapor menuding bahwa capres 01 sudah melanggar Pasal 280 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Dalam pasal tersebut mengatur bahwa peserta dilarang, pelaksana, serta tim kampanye untuk menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain pada saat melakukan kampanye. Berdasarkan laporan aduannya, pelapor membawa sejumlah bukti seperti foto tangkapan layar berita online serta rekaman video mengenai penyataan capres 01 terkait lahan Prabowo. Para pelapor menginginkan agar pihak Bawaslu dapat menindaklanjuti aduan yang sudah diajukan tersebut.
“Kita juga minta kepada pihak Bawaslu dan KPU untuk menegur keras Jokowi agar tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini di debat debat berikutnya,” tutup Djamaluddin Koedoeboen selaku angggota TAIB.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade mengatakan banyak informasi palsu (hoax) yang disampaikan calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua, minggu (17/2) semalam. Diantaranya mengenai impor jagung.
BPN Prabowo : Jokowi Banyak Melontarkan Hoaks Di Debat Kedua
“Dalam debat tadi malam, banyak informasi hoax yang disampaikan pak Jokowi dalam debat kedua. Salah satunya impor jagung itu hanya 180 ribu ton, padahal datanya ada 700 ribu ton lebih pemerintah melakukan impor,” ujarnya, Senin (18/2/2019).
Andre mengatakan masih banyak terjadi konflik agraria di Indonesia dan itu terjadi dalam tiga tahun terakhir, serta kebakaran hutan. Namun Capres petahana tersebut mengatakan sebaliknya yaitu tidak ada kebakaran hutan.
“Beliau menyampaikan bagaimana dalam 3 tahun terakhir tidak ada konflik agraria. faktanya konflik agraria juga masih terjadi di Indonesia dan beliau juga menyampaikan bahwa tidak ada kebakaran hutan 30 ribu hektar hutan yang terbakar dan rusak,” katanya.
Andre melanjutkan bahwa BPN saat ini mempelajari jika setidaknya terdapat sekitar 10 kebohongan dari Jokowi yang disampaikan dalam debat capres putaran kedua.
“Jadi banyak dan kami coba pelajari 10 kebohongan pak Jokowi dalam debat capres kedua. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kebohongan ini bukan hanya terjadi di debat atau janji 2014, tapi ini sudah menjadi kebiasaan dalam debat capres kedua pun beliau memberikan kebohongan-kebohongan kepada rakyat,” ujarnya.
Berarti dengan kata lain, capres petahana mudahnya berkata bohong dan semakin meyakinkan pihaknya jika masyarakat dapat memilih calon pemimpin yang jujur dah tidak suka berbohong.
“Ini keyakinan masyarakat bahwa memilih pemimpin itu harus jujur dan yang tidak suka berbohong kepada masyarakat. Kami yakin dalam debat kemarin masyarakat akan semakin yakin memilih pak Prabowo dan Sandiaga,” ujarnya.
Didalam pernyataan Jokowi tersebut seolah yakin dengan apa yang dikatakannya, justru keadaaan dimasyarakat kondisi sangat berbeda.
JAKARTA – Pada saat melakukan debat yang kedua pada Minggu, 17 Februari 2019, Calon presiden nomor urut 01 menginggung Prabowo mengenai pembangunan infrastruktur yang berpengaruh kepada konflik agraria di masyarakat. Saat itu presiden saat ini mengatakan bahwa tidak ada konflik berarti di dalam pembangunan infrastruktur selama 4 tahun terakhir.
Berbuhungan dengan hal tersebut juga memang diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang memajukan pembangunan infrastruktur, dan juga pemerintah mengikutsertakan pihak swasta sampai dengan ke negeri Cina. Dan selanjutnya Proyek tersebut berakhir pada kasus sengketa tanah, dan selama pemerintahan saat ini, terdapat 10 konflik lahan yang terjadi sebab proyek infrastruktur.
Yang mana dalam kasus tersebut terjadi kasus gas air mata yang ditembakkan yang dilakukan secara tak karuan oleh para aparat keamanan. Hal tersebut mengakibatkan para petani yang lari terbirit birit sampai ke hamparan sawah, dan beberapa dari petani tersebut membasah wajahnya dengan air yang mengalir di parit kecil.
“Tetap berpegangan tangan, meskipun mundur, tetap berpegangan tangan!” teriak salah satu warga yang memegang pengeras suara.
Berkaitan dengan konflik agraria akibat proyek infrastruktur, pada tanggal 17 November 2016 seratus petani Desa Sukamulya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat mengadakan aksi untuk penolakan terhadap pengukuran lahan pertanian yang akan diubah menjadi Bandara Internasional, Jawa Barat (BIJB). Para warga mengatakan bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan.
Jokowi Bohong Lagi Terkait Tak Ada Konflik Agraria, Berikut Kebenarannya
Kemudian para polisi menembaki petani dengan gas air mata, serta menangkap 7 orang petani. Akibat dari kejadian tersebut 70 Hektare sawah dan 2 saung milik petani rusak. Dan tahun 2015 konflik lahan pada proyek infrastruktur turun menjadi 70 kasus. Sebab pada tahun 2014 merupakan puncak dari pembebasan lahan dari program MP3SEI.
Selama pemerintahan saat ini, terdapat 5 proyek pembangunan serta perluasan Bandara yang menimbulkan konflik lahan dengan para warga. Konflik anatara petani dengan Angkasa Pura yang berakhir dengan kriminalisasi petani serta tindakan kekerasan kepada warga. Sama halnya juga dengan kasus perluasan bandara di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Konflik terjadi sebab para warga bermasalah dengan ganti rugi. Pembangunan Bandara Dominique Edward Osok di Sorong, Papua juga menimbulkan konflik.
Demi pembangunann tersebut, masyarakat tergusur dari tanahnya. Pembangunan waduk serta pembangkit listrik juga menjadi sebuah proyek yang menimbulkan konflik agraria. Dan masih banyak lagi kasus – kasus yang diakibatkan dari proyek pembangunan infrastruktur yang dibuat oleh pemerintahan sekarang sehingga menimbulkan konflik agraria.
Semarang – Pada saat melakukan Pidato Kebangsaan yang dilakukan di Hotel Po Semarang, Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyampaikan mengenai langkah – langkahnya untuk terus meningkatkan kualitas dari apara aparat penegak hukum. Dirinya berkomitmen untuk menaikan gaji para penegak hukum untuk mencegah terjadinya permasalahan korupsi di Indonesia.
Dikutip pada Jumat (15/02/19) ” Aparat pemerintah, birokrasi juga demikian, harus unggul, harus pandai, harus hebat dan tidak bisa disogok siapa pun. Dan untuk hasilkan itu kita harus konsepsional, pakai konsep tidak hanya pakai mulut. Dan konsepnya kita perbaiki, kualitas hidup mereka. Gaji semua petugas harus cukup supaya dia tidak tergoda, ” kata Prabowo pada saat melakukan Pidato Kebangsaan yang bertempat di Grand Ballroom Hotel PO Semarang, Jawa Tengah.
Pidato Kebangsaan Prabowo Di Semarang Janji Naikan Gaji Penegak Hukum
Perihal yang dikatakan sekarang juga pernah disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam debat pertama capres 2019 yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Kemudian Prabowo Subianto tidak melanjutkan pembicaraannya akan komitmennya jikalau masih ada penegak hukum yang masih bisa untuk disuap walaupun sudah sejahtera.
“Kalau gaji hakim-hakim kita sudah sedemikian hebatnya dan masih bisa disogok, ya nanti kita pikirkan bagaimana. Saya harus hati – hati bicara, apalagi ada kamera, itu cameraman senyum-senyum, camerawoman senyum-senyum. Saya hati-hati,” ujar Prabowo.
Dan untuk mengabulkan janji tersebut, Prabowo berkomitmen untuk dapat memperbaiki tentang perekonomian bangsa. Prabowo menginginkan untuk tidak ada dana yang “bocoh” ke mengalir ke luar negeri.
“Saya percaya, Insya Allah nanti kalau semua petugas kehidupannya bagus, kita makmur, uang beredar di Indonesia tidak ke luar negeri. Kalau semua cukup uang, untuk apa kita ribut – ribut?” pungkas Prabowo Subianto.
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dikabarkan akan shalat Jumat di Masjid Agung Semarang atau Masjid Gedhe Kauman, Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ibadah tersebut menuai keprihatinan karena ditolak pihak masjid. Atas penolakan itu, menurut informasi yang beredar tim paslon nomor urut 02 ini mengumpulkan para pendukung dan relawan untuk datang ke masjid.
Wakil Sekretaris Jenderal partai Gerindra, Andre Rosiade, membenarkan surat instruksi dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Semarang untuk mengikuti salat Jumat berjamaah bersama calon presiden Prabowo Subianto, Jumat (15/02/2019).
“Saya sudah cek surat itu, sudah terkonfirmasi, surat itu benar dibikin oleh DPC Gerindra Kota Semarang,” ujar Andre, Kamis (14/2/19).
Kader, Simpatisan Dan Relawan Ikuti Sholat Jumat Berjamaah Bersama Prabowo
Andre mengatakan surat instruksi itu bertujuan agar seluruh kader, simpatisan, dan relawan pendukung Prabowo tidak memakai atribut berbau politik dan kampanye di acara shalat Jumat tersebut.
“Maka oleh karena itu, dibikin lah surat instruksi itu. Untuk mengingatkan para kader, relawan, simpatisan, dan pendukung pak Prabowo dan bang Sandi untuk tidak memakai atribut, tujuan suratnya itu,” pungkas Andre.
“Makanya lihat dong poinnya, kan untuk menggunakan pakaian putih bernuansa islami, tidak menggunakan atribut partai dalam bentuk apapun itu dalam rangka itu.”
Dimana sebelumnya, Surat tertanda Gerindra DPC Semarang dengan nomor JT-01/02-005/A/DPC-GERINDRA/SEMARANG. Surat itu ditujukan untuk Pengurus DPC, Caleg, Ketua dan Pengurus PAC, Ketua dan Pengurus Ranting dan Kader sekaligus Simpatisan partai Gerindra kota Semarang.
Adapun isi surat itu berisi instruksi agar kader, simpatisan, dan relawan partai Gerindra kota Semarang menghadiri shalat Jumat berjamaah yang dihadiri calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. Dalam surat itu juga disebutkan acara akan dilaksanakan di Masjid Besar Kauman Semarang pukul 10.30 sampai selesai.
Tidak hanya itu menurut surat tersebut juga meminta agar kader, simpatisan, dan relawan yang akan menghadiri acara shalat Jumat bersama Prabowo Subianto memakai baju putih bernuansa Islami dan tidak menggunakan atribut partai dalam bentuk apapun di saat menghadiri acara shalat Jumat.
Surat tertanggal Selasa, 12 Februari 2019 ditandatangani oleh Ketua Sigit Ibnugroho dan Sekretaris Joko Santoso menghimbau para kader untuk ikut shalat Jumat bersama Prabowo Subianto.
channelnasional 