Cikarang, Bekasi – Dua atlet renang yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dipastikan ikut serta mewakili Indonesia dalam pesta olahraga negara-negara Asia Tenggara, SEA Games ke-30 di Filipina pada 30 November sampai 10 Desember 2019 mendatang.

“Mereka adalah Muhamad Fachri dan Aflah Fadlan Prawira,” papar Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Bekasi Wanto di Cikarang, pada hari Selasa (02/719).

Ketetapan kedua perenang Bekasi terpilih tersebut diperoleh memlalui Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Provinsi (Pengprov) PRSI Jawa Barat. “SK-nya sudah kami terima belum lama ini, selanjutnya mereka akan menjalani pemusatan latihan bersama atlet dari daerah lain,” papar Wanto.

Wanto menyatakan, kedua atlet sudah melewati proses seleksi oleh PRSI Pusat di gelanggang aquatik Gelora Bung Karno, Jakarta, pada bulan Januari lalu.

Akan tetapi Wanto berterus terang bahwa sampai saat ini  belum menerima jadwal pemusatan latihan nasional (Pelatnas) dari Pengurus Besar PRSI.

“Sementara mereka kita libatkan pada setiap ajang kejuaraan sambil menunggu jadwal pelatnas,” ujar Wanto.

Fachri serta Fadlan mempunyai prestasi pada omor dada 50, 100, dan 200 meter. “Spesialisasinya di nomor 50 dan 100 meter tapi di 200 meter potensinya juga besar,” ucap Wanto.

Wanto mengakui bahwa Fadlan pernah membentengi Kabupaten Bogor pada Porda XIII Jawa Barat 2018 namun Wanto  menegaskan bahwa sang atlet saat ini sudah kembali ke Kabupaten Bekasi.

“Dia sudah atlet kita, dari dulu juga atlet kita, ketika Porda kemarin saja dia ke Kabupaten Bogor, sekarang sudah resmi di kita lagi kok bahkan menjadi andalan kita di Porda XIV mendatang,” pungkas Wanto.

via 2 Atlet Renang Asal Bekasi Dipastikan Ikut Wakili Indonesia Pada SEA Games ke-30

credit by #913

Temanggung  – Menjelang putusan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Masyarakat diimbau untuk tidak mudah terpancing provokasi dan berita hoaks, hal tersebut diungkapkan oleh  Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo.

“Rencananya besok Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan PHPU, agenda hari ini sampai besok semua aparat keamanan siaga,” papar Kapolres Temanggung AKBP Wiyono Eko Prasetyo di Temanggung, pada hari Rabu (26/06/19).

Wiyono Eko Prasetyo mengatakan hal tersebut selesai apel gelar pasukan pengamanan pengumuman hasil sidang PHPU Polres Temanggung di timur Alun-Alun Temanggung.

Kapolres Temanggung AKBP itu mengatakan personel yang dilibatkan dalam pengamanan sekitar 350 orang gabungan dari Kodim 0706, Polres Temanggung, Satpol PP, serta Dishub Kabupaten Temanggung.

“Menjelang putusan sidang PHPU kita lakukan pengamanan di objek-objek vital, yang antara lain kantor KPU, Bawaslu, tempat-tempat ibadah dan lainnya,” ucap dia.

Wiyono Eko Prasetyo menyatakan personel bergabung dengan pamswakarsa yang ada untuk melakukan pengamanan.

“Semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Kabupaten Temanggung, Kita juga berharap situasi nasional kondusif sehingga imbasnya kepada daerah juga kondusif,” ujar dia.

Menyinggung apakah ada kelompok tertentu dari Temanggung yang akan bergerak ke Mahkamah Konstitusi (MK), Wiyono Eko Prasetyo menyampaikan berdasarkan hasil monitor sampai dengan hari ini tidak ada pergerakan massa ke Jakarta.

“Semuanya telah memahami bahwa proses hukum sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi,” kata dia.

Dandim 0706/Temanggung Letkol Inf A.Y. David Alam menyatakan keputusan MK dapat dibilang tahap yang krusial. Pasti akan ada pihak yang tidak puas atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kejadian-kejadian di Jakarta nanti yang penting kita monitor, akan tetapi yang lebih penting lagi bagaimana kita mengamankan masyarakat atau kondisi di Temanggung ini tetap aman,” kata Letkol Inf A.Y. David Alam.

Letkol Inf A.Y. David Alam mengatakan masyarakat itu hanya merupakan pion-pion yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu di dalam mencapai tujuannya.

Dandim 0706/Temanggung itu berkata kebanyakan mereka tidak tahu apa-apa, yang menjadi korban juga masyarakat, belum tentu mereka memiliki ambisi politik.

“Tugas kita sebagai petugas di Temanggung mengamankan warga Temanggung supaya tidak ada kejadian yang tidak kita harapkan,  Di manapun kita ditempatkan bisa meminimalisir adanya kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan,” tutur dia.

Letkol Inf A.Y. David Alam menyatakan aparat keamanan harus bisa mendeteksi dini serta pencegahan dini apapun gejolak yang ada di lingkungan tugas tanggung jawabnya.

via Jelang Putusan PHPU, Masyarakat Diimbau Tak Terpacing Provokasi

credit by #913

Sebanyak 12 ribu lebih pelanggar lalu lintas di tilang oleh polisi ketika sedang berlangsung Operasi Ketupat Jaya  selama 13 hari di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

“Operasi Ketupat Jaya 2019 dari tanggal 29 Mei sampai 10 Juni 2019 selama 13 hari, sebanyak 12.610 pengendara lalu lintas ditilang polisi,” ujar Kasubdit Gakkum. Ditlanyas Polda Metro Jaya, Kompol Muhammad Naseer dalam keterangannya di Jakarta, pada hari Selasa.

Tidak hanya itu polisis juga turut menjaring 15.769 pelanggar yang hanya di lakukan sanksi teguran.

Adapun sekitar 12 ribu pelanggar yang di tilang itu, di antaranya terdiri atas pengendara roda dua serta roda empat. Yang terbanyak ialah roda dua.

“Pelanggar motor total ada 9.162 pengendara. sedangkan pelanggar mobil 3.448,” ungkap Naseer.

Pelanggar motor, ujar Naseer, di dominasi dengan pelanggaran melawan arus lalu lintas.

Pelanggaran dengan jenis tak menggunakan helm tercatat sebagai pelanggar tertinggi selanjutnya ialah dengan jumlah 1.073 pengendara yang terhitung juga sudah di tilang oleh polisi.

“Pelanggaran mobil total ada 3.448 kasus, dengan yang tertinggi adalah pelanggaran rambu berhenti dan parkir sebanyak 709 kasus, marka berhenti sebanyak 367 kasus, perlengkapan kendaraan sebanyak 75 kasus dan sisanya yang lain seperti garis stop, sabuk pengamanan, tidak membawa SIM, STNK dan lain-lain,” ujar Naseer.

Tidak hanya itu, juga adas sekitar 102 kasus kecelakaan lalu lintas dlam Operasi Ketupat. Sebanyak 102 kasus kecelakaan tersebut tak termasuk dalam kecelakaan lalu lintas pengendara yang hendak mudik.

“Jumlah laka yang melibatkan pemudik 5 kasus. Korban meninggal tidak ada, korban luka berat satu orang, korban luka ringan 19 orang,” papar Naseer.

 

via Polisi Tilang 12 Ribu Pengendara Dalam Operasi Ketupat

credit by #913

Surabaya – Ratusan para pendukung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo – Sandi yang juga ergabung dalam PADI Nusantara mengadakan acara “Doa Anak Negeri” yang dilakukan di Sekreyariat PADI Jawa Timur, di Jl Imam Bonjol, Surabaya, pada Jumat (03/05/19).

Dalam kegiatan tersebut tak hanya relawan yang datang dari 15 Kota/Kabupaten se-Jawa Timur, dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Tokoh Ulama di Jawa Timur. Yang mana diantaranya ialah Habib Ali Zaenal Abidin, Habib Musa bin Abu Bakar, KH Rozi Shihab dan KH Zaenudin Husni.

Didi Triana selaku Juru Bicara Padi Nusantara, menyampaikan bahwa cara tersebut diadakan sebagai bentuk dari syukur dari para relawan atas kemenangan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo – Sand yang dinilai menang dalam perolehan suara sebanyak 64 %. Akan tetapi dari hasil Komisk Pemilihan Umum (KPU) masih berlangsung sampai dengan hari ini.

“Dari hasil real count yang kami lakukan, kemenangan sudah kita raih. Acara ini sebagai bentuk syukur dan menjaga semangat teman-teman relawan untuk terus mengawal kemenangan ini,” ungkapnya .

Dan dalam kegiatan tersebut juga dikatakan bahwa hasil dari real count yang dikatakan oleh Agus Maksum selaku Juru Bicara Tim IT Badan Pemenangan Nasional (BPN). Mencakup juga mengenai dalam membongkar kecurangan yang terjadi di Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Kedatangan tim IT ini menjelaskan hasil real count untuk menjawab berbagai berita yang berkembang. Biar relawan tidak galau, kita punya perhitungan yang valid berdasarkan C1. Kita masih menang, meski banyak kecurangan,” ujar Agus Maksum.

Tak hanya doa serta laporan dari hasil real count, juga dikatakan 7 butir mengenai kesepakatan bersama yang dibacakan secara bergantian oleh tokoh ulama dan juga dari relawan Prabowo – Sandi. 7 Kesepakatan tersebut diantaranya ialah siap dalam mengawal dalam mempertahannkan dan juga memperjuangkan dalam mendaoatkan kemenangan bagi Prabowo – Sandi dengan cara yang jujur dan adil sampai dengan selesai.

Tak hanya itu, di butir ke-6 tersebut, para rwelawan tersebut juga seoakat untuk tidak menerima hasil oemilu dari hasil kecurangan serta ketidakjujuran dan akan melakukan langkah dengan strategis dan politis.

via Relawan PADI Nusantara Dan Tokoh Ulama Di Jatim Gelar Syukuran Kemenangan 02

credit by #913

Garut – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Garut sudah menyelesaikan proses rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu serentak 2019 ini. Dan untuk Pemilihan Presiden (Pilpres), pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo – Sandi menang secara telak di Garut dengan perbedaan lebih dari 1 juta suara dari pasangan lawannya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01.

Rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2019 ini yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dilakukan di Gedung Intan Balarea, Jalan Patriot, Tarogong Kidul, Garut, tersebut etlah selesai pada hari Kamis (02/05/19) siang.

“Alhamdulillah sudah selesai dan berjalan dengan lancar dan aman,” tutur Ketua KPU Garut Junaidin Basri dalam sambutannya di depan para hadirin, di tempat acara tersebut.

Dan berdasarkan dari data yang sudah diambil dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo – Sandi berhasil mendapatkan suara sebanyak 1.068.444 suara atau sekitar 72,16 persen.

Dan untuk pasangan lawannya hanya bisa mendapatkan suara sebanyak 412.136 suara atau sekitar 27,84 persen dari jumlah pemilih yakni sebanyak 1.515.728.

Dan di sisi lain dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang 9DPC) Garut Enam menyampaikan, hasil dari penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak berbeda jauh dibandingkan dengan penghitungan dari pihaknya. Dan walaupun begitu, jumlah suara yang didapatkan dinilai tidak dapat memenuhi target yaitu sekitar 85 persen pemilih Paslon Capres Cawapres nomor urut 02 Prabowo – Sandi.

“Hasil rekap KPU tak jauh dengan tabulasi kami. Selisihnya dengan penghitungan internal cuma 0,16 persen. Perkiraan kami di angka 72 persen menangnya,” ungkap Enan kepada wartawan di kantornya, Jalan Proklamasi, Tarogong Kidul, hari ini.

Tak hanya di wilayah Garut saja yang dimenangkan oleh Prabowo – Sandi akan tetapi terdapat wilayah lain di Jawa Barat, seperti misalnya wilayah Purwakarta, Depok, Bandung, Bogor, Bekasi, Ciamis, Karawang, Sukabumi, Tasikmalaya, dan masih banyak wilayah lainnya. Oleh sebab itulah wilayah Jawa Barat dikalim menjadi wilayah pemasok suara terbanyak untuk Prabowo-Sandi serta diniai juga merupakan wolayan yang mempunyai jumlah pemilih terbanyak di Indonesia.

via Prabowo Sandi Gerus Suara Di Semua Kecamatan Garut

credit by #913

Penghitungan suara dengan Sistem Informasi Hitung Suara (Situng) Komisi Pemilihan Umum (KPU) terindikasi melakukan input/scan form C1 yang tidak sesuai dengan hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sebenarnya. Hasil temuan tersebut terjadi di TPS 33 Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatra Utara.

Diketahui inputan form C1 yang dilakukan dalam Situng KPU berbeda hasilnya dengan fakta perolehan suara di TPS. Dalam input perolehan suara di Situng KPU, pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf meraih 174 suara, sementara pasangan nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga meraih 147 suara.

Hal tersebut memancing protes para netizen di semua media sosial dengan menuding KPU telah melakukan pemalsuan terhadap form C1 yang diinput melalui Situng. Sebab fakta dari TPS, pasangan Jokowi-Ma’ruf hanya mendapat 74 suara, atau kelebihan 100 suara versi scan C1 yang diduga ‘dipalsukan’.

Memang kejanggalan muncul dalam scan form C1 yang diinput di Situng KPU. Sebab, perolehan suara Jokowi-Ma’ruf sebanyak 174 suara, ditambah 147 suara perolehan Prabowo-Sandiaga, tak sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di TPS sebanyak 221 pemilih.

Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Medan Amplas, Azrai membenarkan bahwa  soal input form C1 yang mereka sebut karena kekeliruan itu.

Azrai lantas mengklarifikasi melalui vide, terkonfirmasi Komisioner KPU Medan Rinaldi, Azrai mengakui bahwa ada kesalahan dalam pengiriman form C1 yang dikirim ke KPU untuk proses penghitungan suara secara nasional di Situng KPU.

“Terjadi kesalahan dalam input C1 hologram. Kalau memang ada kesalahan penginputan, itu kekeliruan petugas kita yang menginput data,” ujar Azrai didalam video klarifikasi tersebur yang turut yang didampingi oleh panwaslu Medan Amplas, Rio dalam video pada durasi 95 detik itu.

Akan tetapi Azrai menegaskan penghitungan C1 plano akan tetap menjadi rujukan dalam proses rekapitulasi suara di Kota Medan. “Ketika terjadi kesalahan di C1 hologram, kita kembali merujuk ke C1 plano,” ujar dia.

“Demikian klarifikasi ini disampaikan, terima kasih,” tutupnya dalam video tersebut.

via Form C1 Abal-Abal Masuk Situng KPU Alhasil Suara Jokowi Di Medan Melambung

credit by #913

Jakarta – Pada Rabu (01/05/19), para komponen Ulama maupun para Tokoh Ummat telah mengadakan sebuah peringatan Ijtima Ulama III yang diadakan di Sentul Bogor. Dalam kegiatan tersebut, Mantan Penasehat KPK RI yakni Dr Abdullah Hehamahua memberikan pesan dan saran untuk Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi dan juga untuk Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Diantaranya ialah :

(1). Semua peserta ijtimaah ulama 3, begitu kembali ke daerah masing-masing, langsung melakukan ijtimaah di daerah masing-masing sambil memasang baleho kemenangan 02.

(2). Ulama bersama BPN daerah, Kopasandi dan relawan menyampaikan hasil pilpres di daerah masing-masing dgn disertai fotocopy formulir C1 ke Bawaslu/Panwaslu di daerah masing-masing.

(3). Minta Bawaslu dan panwaslu segera menginstruksikan KPU/KPUD agar menghentikan sementara input data hasil pilpres di Situng KPU kemudian diaudit oleh investigator independen. Setelah itu, input data hasil pilpres dimulai dari nol yang dilakukan oleh KPU/KPUD seluruh indonesia disaksikan saksi-saksi wakil parpol peserta pilpres/pileg. Untuk input data nasional oleh KPU, dilakukan di GBK dengan menyiarkan secara langsung di layar raksasa agar ditonton oleh seluruh rakyat indonesia. Hal yang sama dapat dilakukan di kabupaten/kota/provinsi.

(4). Setelah menyampaikan hasil-hasil pilpres dan kecurangan KPU/KPUD ke Bawaslu/Panwaslu, segera laporkan pidana pemilu yang dilakukan KPU/KPUD ke mabes polri/komdak/polres/polsek seluruh indonesia.

(5). Ulama/BPN/Kopasandi/relawan mendatangi seluruh dubes yang ada di Jakarta, menyampaikan hasil pilpres yang sebenarnya dan menginformasikan kecurangan pilpres yang terjadi selama ini.

(6). Laporkan pidana pemilu dan kejahatan HAM ke lembaga HAM internasional agar pemerintah indonesia, khususnya KPU diadili di mahkamah internasional.

(7) Tuntut MK dan pihak2 terkait mendiskualifikasi capres 01 dan segera menetapkan capres 02 sebagai pemenang pilpres 2019.

Itulah hasil Ijtima Ulama III, yang mana mendukung sepenuhnya pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi dalam memperjuangkan kemenangannya yang mana saat ini banyak dicurangi oleh banyak pihak yang tidak menginginkan kemenangannya.

via Gelar Ijtima Ulama III, Ini Amanat Dan Saran Untuk Prabowo-Sandi Dan BPN

credit by #913

Tim Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) laporkan seluruh komisioner KPU Ke Bawaslu soal salah input data Sistem Informasi Perhitungan Suara (Situng). ACTA menilai Pasangan Capres Dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah dirugikan.

“Jadi ada beberapa yang kami temukan, yang pertama ada suara dari 01 itu di dalam Situng tersebut itu berbeda dengan scan TPS C1 yang sebagai lampiran. Di dalam beberapa data tersebut itu banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan, terkait masih lampiran scan tersebut ada yang dicoret-coret. Yang mana yang dicoret tersebut, 02 itu tidak jelas suaranya,” ujar Hanfi Fajri, selaku Tim ACTA, di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (30/4/2019).

Hanfi mengaku sudah melaporkan terkait salah input data itu ke KPU namun tak direpons. Dia justru makin sering menemukan salah input data setelah laporan tersebut.

“Setelah kami membuat laporan ternyata kami pantau lagi di web tersebut, banyak kesalahan. Jadi yang kami lihat adalah makin banyak, bukan makin berkurang. Artinya dari KPU pun sudah tidak mampu untuk melakukan perhitungan melalui Situng, tidak objektif, banyak perbedaan antara hasil perolehan C1 di TPS, pada saat dimasukkan di dalam, ternyata berbeda,” lanjutnya.

Hanfi pun mengatakan kedatangannya untuk melaporkan terkait salah input di 20 lokasi. Hanfi juga mencontohkan ada C1 yang dilampirkan bukan C1 plano melainkan angkanya salah input sehingga merugikan paslon 02 Prabowo-Sandi.

“Kalau ini human error, artinya kan kelalaian yang dilakukan dari pegawai yang melakukan penginputan data tersebut. Tetapi kalau itu memang dia merasa ada kesalahan yang benar-benar dia tidak bisa kenapa itu kesalahan selalu merugikan 02,” jelasnya.

Hanfi menyebitkan kesalahan input data itu terus dilakukan secara berulang. “Jadi hasil perolehan suara 02 itu C1 lebih besar. Tetapi pada saat dimasukkan dalam web malah 02 lebih rendah, malah suara yang bertambah itu 01. Itu yang selalu kita lihat berulang-ulang,” imbuhnya.

Dimana bentuk pasal yang dilaporkan yaitu Pasal 532 Jo pasal 535 Jo pasal 536 UU No 7 tahun 2017.

via Data Situng Sering Pangkas Suara Prabowo, ACTA Laporkan Komisioner KPU Ke Bawaslu

credit by #913

Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh sudah menyelesaikan rekapitulasi hasil dari perolehan suara Pemilu yang diadakan secara serentak ini. Pasangan Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo – Sandi secara telak.

Diktuip pada Senin (29/04/19) “Untuk calon presiden nomor urut 01 itu suaranya 15.103 suara dan calon presiden nomor urut 02 yaitu 106.872 suara,” ujar Indra Milwady selaku Ketua KIP Banda Aceh  kepada wartawan saat ditemui di kantor KIP Banda Aceh.

Penghitungan suara diselesaikan KPI Banda Aceh npada Minggu (28/04/19), di pukul 05.00 WIB. Jalannya penghitungan suara dilakukan pada Sabtu (27/04/19) pagi, pada sekitar pukul 10.00 WIB.

KPI Banda Aceh telah mengumpulkan suara dari 9 Kecamatan dengan jumlah 592 Tempat Pemungutan  Suara (TPS). Dalam proses rekapitulasi tersebut berjalan dengan lancar.

Walaupun begitu, Indra tidak merincikan berapa perolehan suara yang didapatkan oleh kedua paslon presiden dan wakil presiden di tiap kecamatan. Indra menilai, suara yang tidak sah unuk pemilihan calon presiden sudah mencapai ribuan.

“Suara tidak sah yaitu 1.872 suara, ” terang Indra.

Di sisi lain untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, terdapat 4 partai yang mendapatkan suara terbanyak, diantaranya ialah PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra.

“Itu baru hasil rekap perhitungan suara. Nanti kalau tidak ada gugatan di MK atau setelah selesai gugatan, baru kita lakukan pleno untuk penetapan perolehan kursi,” tutur Indra.

Indra mengatakan, Partai Demokrat dan PAN dimungkinkan akan mendapatkan kuris di 5 Dapil du Banda Aceh. Sedangkan untuk Partai KS akan mendapatlan kursi di 4 Dapil.

“Namun, di dapil Jaya Baru, PKS bisa mendapatkan dua kursi,” ungkapnya.

Dan berdasarkan hasil rekap penghitungan suara tersebut nantinya akan dibawa ke pleno Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh. Dan juga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Acehjuga akan mengadakan proses peghitungan suarab dan pleno yang akan dimulai pada tanggal 7 Mei mendatang usai semua di tingkat Kabupaten/Kota rampung dalam mengadakan rekapitulasi.

via Rekapitulasi Suara Di Banda Aceh Rampung, Prabowo Sandi Menang Telak

credit by #913

Direktur Sekretariat Nasional BPN Prabowo-Sandi, M Taufik menyarankan kepada Ketua KPU RI Arief Budiman untuk mundur dari jabatannya.

Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan Pemilu 2019 khususnya Pilpres 2019 terindikasi banyak masalah. Seperti, banyaknya petugas Pemilu yang meninggal hingga salah input data.

“Saya menyarankan saudara Arief mundur, karena ini pemilu yang memakan korban banyak. Kemudian, ada salah input bahkan ribuan,” kata Taufik di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2019).

Taufik menambahkan, hal itu secara spesifik dibuktikan dengan menambah suara dari pasangan calon 01 dan mengurangi perolehan suara pasangan calon 02.

“Jangan-jangan ini jadi tersistem. Nah pertanyaan-pertanyaan ini yang saudara Arief itu selalu mengecilkan laporan-laporan masyarakat.” imbuh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu.

Taufik memberi contoh kejadian di Malaysia yang menurutnya dianggap biasa oleh KPU.

“Bagaimana satu suara harus dijaga oleh KPU. Saya kira layaknya Atief mundur, karena ini makan korban begitu. Ini kan pembiaran, kelalaian, dan kami akan adukan itu sebagai yang membiarkan. Setiap hari ada yang meninggal, sekarang udah 300 lebih,” jelasnya.

230 orang meninggal Jumlah petugas penyelenggara pemilu yang gugur saat bertugas terus bertambah.

Data terbaru yang disampaikan Komisioner KPU Viryan Aziz, Jumat (25/4/2019) per pukuk 12.00 WIB, diketahui ada 230 orang petugas penyelenggara pemilu meninggal dunia.

Sementara, jumlah petugas yang jatuh sakit berjumlah 1.671. Sehingga total yang mengalami musibah seluruhnya menjadi 1.901.

“Update, ada 230 orang meninggal dunia, sakit 1.671, total 1.901 per Jumat siang ini,” ujar Viryan Aziz.

“Sepertinya akan bertambah,” imbuh Viryan Aziz.

Berdasarkan data jumlah petugas KPPS yang meninggal bertambah 5 orang dari data sebelumnya yakni 225 orang. Sementara yang sakit bertambah 201 orang, dari data sebelumnya yakni 1.470. Sebelumnya KPU mengatakan Kementerian Keuangan telah menyetujui santuan bagi korban berdampak.

Ketua KPU Arief Budiman menyebutkan, kini pihaknya sedang menunggu Kemenkeu menentukan besaran santunan yang diberikan.

Diketahui KPU mengusulkan, untuk korban meninggal mendapat santunan kisaran Rp30 – 36 juta. Untuk korban yang mengalami kecatatan mendapat santunan sebesar Rp30 juta dan korban luka usulan besaran santunan Rp16 juta.

Pelaksanaan Pemilu 2019 Cukup Tragis

Menurut Pengamat politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi menilai penyelenggaraan Pemilu 2019 berjalan cukup tragis.

Tanggapannya ini disampaikannya melihat banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia saat bertugas.

“Saya setuju kalau dikatakan pemilu kali ini cukup tragis, karena apa? kita belum pernah mengalami kejadian (korban meninggal KPPS) seperti ini,” ujar Ade Reza Hariyadi saat  acar diskusi bertajuk ‘Mengungkap Fenomena Hoaks dan Upaya Delegitimasi Penghitungan Suara Pasca Pemilu Serentak 2019’, di RM Mbah Jingkrak, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Ade mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 sebagai Pemilu gagal dinilai terlalu tergesa-gesa. Alasannya, hingga saat ini Pemilu belum selesai.

“Kalau dikatakan ini Pemilu curang kemudian gagal saya kira tidak tepat karena permainan belum selesai, karena itu perlu dikoreksi pernyataan yang tergesa-gesa itu,” ujarnya.

Hal itu diungkapkannya lantaran banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia saat bertugas menjadi catatan kelam perjalanan demokrasi di Indonesia.

Ade pun menilai perlu adanya evaluasi terkait sistem Pemilu secara serentak.

via Soal Banyak Korban Dan Ribuan Salah Input, BPN Prabowo Minta Ketua KPU Mundur Dari Jabatannya

credit by #913